KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, perempuan muda harus diberdayakan untuk mencapai Indonesia Maju.
“Pemberdayaan perempuan muda ini bisa dimulai dari lingkungan organisasi, dengan memberikan program-program pemberdayaan perempuan. Contohnya di Nasyiatul Aisyiyah ini,” kata Muhadjir saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar XIV Nasyiatul Aisyiyah (NA) di Bandung, Minggu (4/12).
Adapun dalam pelaksanaan Muktamar XIV Nasyiatul Aisyiyah diikuti oleh 700 lebih kader dan telah ditetapkan 9 (sembilan) formatur dari total 67 kader NA yang telah mendaftarkan diri dari seluruh Indonesia untuk calon sementara anggota PPNA periode 2022-2026. Dengan Ketua Umum NA terpilih yakni Ariyati Puspitasari.
Turut hadir dalam Penutupan Muktamar XIV NA, Ketua Umum Pimpinan Aisyiyah Nyai Salmah Orbayinah, Ketua Umum Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah Ariati Dina Puspitasari, Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat Syuhada, Aisyiyah Jawa Barat Nyai Ia Kurniati, Pimpinan Aisyiyah dan Muhammadiyah lainnya serta seluruh perserta muktamar.
Ia menambahkan, NA sebagai organisasi yang strategis karena terdiri dari perempuan muda produktif harus berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi semua kader dan penting untuk merekrut simpatisan dan kader baru.
“Upayakan ada program yang didampingi dengan kegiatan produktif. Nasyiatul Aisyiyah ini strategis karena terdiri dari perempuan produktif, sehingga puncak produktivitas harus dimanfaatkan momennya,” jelas Menko PMK.
Selain itu, Ia menjelaskan, menurut data BPS tahun 2022, saat ini jumlah kepala rumah tangga perempuan yakni 14,17 persen. Peran perempuan menjadi kepala rumah tangga ini menurutnya dikarenakan perceraian ataupun ditinggal suaminya.
Sementara itu, menurut Komnas Perempuan, banyak dari kasus perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi dan perselisihan atau tidak harmonis. Menko PMK menilai, hal tersebut dikarenakan pasutri yang belum cukup matang dan perkawinan dini.
Maka dari itu, Ia sangat mendukung keberadaan organisasi seperti NA yang dapat menjangkau perempuan muda untuk diberdayakan menjadi perempuan mandiri dan produktif.
“Nasyiatul Aisyiyah harus memperluas radiusnya untuk menjangkau perempuan muda milennial agar diberdayakan dan melek digital,” tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan.
Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.
Pemerintah juga telah memberikan aturan cuti bagi perempuan yang haid, hamil, melahirkan dan cuti keguguran. Kebijakan ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
“NA harus sensitif terhadap ketentuan pekerja untuk perempuan agar tetap terjaga sesuai aturan hukum yang ada dan syariah yang dianut,” kata Menko PMK.
“Jangkaulah perempuan muda produktif. Berdayakan dia, satukan program NA dengan program pemberdayaan dan produktivitas. Karena dengan itulah kita bisa membawa indonesia maju,” tambahnya.
